JAKARTA PUSAT – Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mengeluarkan pernyataan tegas terkait langkah PT Agrinas Pangan Nusantara yang berencana mengimpor sebanyak 105 ribu pikap dari India tanpa melalui pembahasan sebelumnya. Pernyataan ini diungkapkan Anam saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (11/3).
Rapat tersebut bertujuan untuk mengevaluasi progres dan strategi operasional, serta sistem pengawasan pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Dalam rapat ini, Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa, dan Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, diundang untuk memberikan penjelasan.
Meskipun Ferry Juliantono hadir, Joao Angelo tidak dapat hadir karena mengalami demam dan keringat dingin sejak Selasa (10/3). Anam mengekspresikan kekecewaannya atas ketidakhadiran Joao Angelo dan mendesak agar rapat dijadwalkan ulang hingga Dirut Agrinas bisa hadir.
“Kami minta keseriusan dari Agrinas untuk bagaimana Pak Dirut bisa hadir di tempat ini kapan. Kapan, di-WhatsApp hari ini. Apakah nanti malam atau besok, kami tunggu,” tegas Anam dalam rapat tersebut.
Isu Impor Pikap Menjadi Sorotan
Legislator dari fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa urusan impor 105 ribu pikap dari India untuk Kopdes Merah Putih merupakan isu serius. Ia menganggap langkah ini bisa menjadi bentuk pelecehan terhadap rakyat Indonesia, terutama di tengah situasi ekonomi yang sulit.
Ketidakhadiran Joao Angelo dalam rapat menambah kekhawatiran di kalangan anggota DPR mengenai transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam pengambilan keputusan yang berpotensi berdampak besar bagi masyarakat. Anam dan beberapa anggota lainnya menilai bahwa keputusan untuk mengimpor kendaraan dalam jumlah besar sepatutnya dibahas secara mendalam agar tidak merugikan industri otomotif lokal.
Dampak pada Industri Otomotif Lokal
Impor 105 ribu pikap dari India dapat mempengaruhi industri otomotif dalam negeri, yang selama ini berjuang untuk bertahan di tengah persaingan ketat. Anggota DPR berharap agar pemerintah dan perusahaan-perusahaan terkait dapat mempertimbangkan dampak dari keputusan ini terhadap pekerjaan lokal dan keberlangsungan industri otomotif nasional.
Seiring dengan meningkatnya ketergantungan terhadap produk impor, ada risiko bahwa industri lokal akan tertekan, menyusul meningkatnya pengangguran dan dampak negatif lainnya bagi perekonomian. Oleh karena itu, penting bagi DPR untuk mendapatkan penjelasan dan klarifikasi dari pihak Agrinas mengenai rencana tersebut.
Kesimpulan
Situasi ini menjadi perhatian serius bukan hanya bagi anggota DPR, tetapi juga bagi masyarakat luas yang mengharapkan keberpihakan pemerintah terhadap industri dalam negeri. Ketidakhadiran Dirut Agrinas dalam rapat menjadi sinyal bahwa ada yang tidak beres dalam proses pengambilan keputusan terkait impor ini. Dengan adanya desakan untuk evaluasi ulang, diharapkan langkah selanjutnya bisa lebih transparan dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.